Kategori
AKUNTANSI ANGGARAN ASET LAIN-LAIN PENDAPATAN PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT

halalbihalal karyawan-karyawati badan keuangan daerah kabupaten kepahiang

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

” HALALBIHALAL KARYAWAN-KARYAWATI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG “

Kepahiang, 16 April 2024.

Penulis : Eti Diposine

Setiap tahun, momentum Idul Fitri selalu menjadi momen yang dinanti-nanti, tidak hanya oleh umat Muslim, tetapi juga oleh karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Tidak hanya sebagai momen merayakan akhir dari ibadah puasa, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi, terutama melalui tradisi halal bihalal.

Tradisi halal bihalal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lebaran di Indonesia, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang tidak ketinggalan dalam merayakannya. Pada tanggal 16 April 2024, suasana kantor tersebut dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan saat para karyawan berkumpul untuk merayakan halal bihalal.

Acara dimulai dengan sambutan dari pimpinan dan perwakilan karyawan, yang menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan harapan-harapan baik untuk kebersamaan di masa mendatang. .

Namun, lebih dari sekadar meriah, tradisi halal bihalal juga menjadi momentum introspeksi dan permohonan maaf antar sesama karyawan. Di tengah kebersamaan, para karyawan memanfaatkan kesempatan ini untuk bermaaf-maafan dan membersihkan hati dari segala kesalahan dan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama setahun terakhir.

Tidak hanya itu, halal bihalal juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara karyawan. Dalam suasana yang penuh keakraban, para karyawan saling berbagi cerita, pengalaman, dan harapan untuk masa depan bersama. Ini tidak hanya menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka tetapi juga membangun motivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Seiring dengan berlalunya waktu, tradisi halal bihalal tetap menjadi momen yang dinanti-nanti oleh para karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Ini bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat hubungan sosial, mempererat persaudaraan, dan memupuk semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.

 
 
 
 
 
 
Share on facebook
Bagikan di Facebook
Share on twitter
Bagikan di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
AKUNTANSI ANGGARAN ASET LAIN-LAIN PENDAPATAN PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT

PENYALURAN INFAQ & SEDEKAH DARI KARYAWAN-KARYAWATI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KE PANTI ASUHAN AL-KAHFI PUTRI DI KELURAHAN UJAN MAS ATAS

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

PENYALURAN INFAQ & SEDEKAH DARI KARYAWAN-KARYAWATI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KE PANTI ASUHAN AL-KAHFI PUTRI DI KELURAHAN UJAN MAS ATAS

Kepahiang, 05 April 2024.

Penulis : Eti Diposine 

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, ada cahaya kebaikan yang terus bersemi melalui tindakan sukarela dan sumbangan dari individu dan kelompok yang peduli. Salah satu contohnya adalah infaq dan sedekah yang disalurkan oleh karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang ke Panti Asuhan Al-Kahfi Putri di Kelurahan Ujan Mas Atas. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga memberikan dampak positif yang besar bagi anak-anak di panti tersebut serta komunitas sekitarnya.

1. Keberkahan Berbagi

Karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama melalui penyumbangan infaq dan sedekah. Mereka menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan akan menjadi amal jariyah yang berkelanjutan dan mendatangkan keberkahan bagi mereka dan penerima manfaatnya.

2. Mendukung Pendidikan dan Kesejahteraan Anak-Anak

Penyaluran infaq dan sedekah ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Al-Kahfi Putri. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi anak-anak tersebut, memberikan mereka harapan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

3. Membangun Solidaritas Sosial

Tindakan ini juga menjadi contoh nyata dari solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Para karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang bersatu untuk memberikan kontribusi bagi mereka yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan status sosial atau ekonomi. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan empati dalam komunitas.

4. Menumbuhkan Kesadaran Sosial

Partisipasi dalam kegiatan seperti ini juga dapat meningkatkan kesadaran sosial di kalangan karyawan dan karyawati. Mereka menjadi lebih peka terhadap realitas sosial di sekitarnya dan terdorong untuk terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan dan pembangunan masyarakat yang lebih luas.

5. Mendorong Kolaborasi dan Kemitraan

Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dan Panti Asuhan Al-Kahfi Putri menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini memperkuat jaringan sosial dan memperluas cakupan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

6. Inspirasi bagi Lainnya

Tindakan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi individu dan organisasi lain untuk terlibat dalam kegiatan amal. Ketika satu kelompok menunjukkan inisiatif dalam berbagi, hal itu dapat memicu efek domino yang menggerakkan lebih banyak orang untuk berbuat baik.

7. Pembelajaran dan Pertumbuhan Pribadi

Akhirnya, pengalaman ini juga merupakan kesempatan bagi para karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk belajar dan tumbuh secara pribadi. Mereka tidak hanya merasakan kepuasan batin dari berbagi, tetapi juga mengembangkan sikap rendah hati dan rasa syukur atas rezeki yang mereka miliki.

Dengan demikian, penyumbangan infaq dan sedekah dari karyawan dan karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang ke Panti Asuhan Al-Kahfi Putri di Kelurahan Ujan Mas Atas adalah sebuah contoh nyata dari bagaimana kebaikan dapat mengalir dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Semoga tindakan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun sebuah masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

Share on facebook
Bagikan di Facebook
Share on twitter
Bagikan di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
ASET LAIN-LAIN

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG MENERIMA PENGHARGAAN PENILAIAN BMD TERBAIK KE 2 WILAYAH DJKN LAMPUNG-BENGKULU

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG MENERIMA PENGHARGAAN PENILAIAN BMD TERBAIK KE 2 WILAYAH DJKN LAMPUNG-BENGKULU

 
 

Kepahiang, 23 FEBRUARI 2024.

Penulis : ETI DIPOSINE

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan bangga menerima penghargaan sebagai Penilai Badan Milik Daerah (BMD) terbaik ke-2 di wilayah DJKN Lampung-Bengkulu. Prestasi ini menjadi cermin dari komitmen yang kuat dan dedikasi tinggi yang telah dilakukan oleh BKD Kepahiang dalam menjalankan tugasnya. Melalui penerapan sistem manajemen yang efektif dan inovatif, serta upaya peningkatan kapasitas pegawai, BKD Kepahiang mampu menyajikan kinerja terbaiknya dalam mengelola dan menilai aset-aset daerah. Penghargaan ini tidak hanya mengukuhkan posisi BKD Kepahiang sebagai lembaga yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan kualitas kerja. Dengan semangat yang diperkuat oleh penghargaan ini, BKD Kepahiang berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan misi BKD Kepahiang untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan bangga menerima penghargaan sebagai Penilai Badan Milik Daerah (BMD) terbaik ke-2 di wilayah DJKN Lampung-Bengkulu. Prestasi ini menjadi cermin dari komitmen yang kuat dan dedikasi tinggi yang telah dilakukan oleh BKD Kepahiang dalam menjalankan tugasnya. Melalui penerapan sistem manajemen yang efektif dan inovatif, serta upaya peningkatan kapasitas pegawai, BKD Kepahiang mampu menyajikan kinerja terbaiknya dalam mengelola dan menilai aset-aset daerah.

Penghargaan ini tidak hanya mengukuhkan posisi BKD Kepahiang sebagai lembaga yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan kualitas kerja. Dengan semangat yang diperkuat oleh penghargaan ini, BKD Kepahiang berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan misi BKD Kepahiang untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan.

Share on facebook
Bagikan di Facebook
Share on twitter
Bagikan di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
LAIN-LAIN SEKRETARIAT

ASN & THL KINERJA DISIPLIN TERBAIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PERIODE OKTOBER S.D DESEMBER 2023

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

ASN & THL KINERJA DISIPLIN TERBAIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PERIODE OKTOBER S.D DESEMBER 2023

Kepahiang, 22 Februari 2024.

Penulis : ETI DIPOSINE

Pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang menggelar acara penghargaan untuk ASN dan Tenaga Harian Lepas yang menonjol dalam kinerja disiplin. Acara tersebut bertujuan untuk menghargai dedikasi dan kerja keras para pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kehadiran, ketaatan terhadap peraturan, serta kontribusi positif terhadap lingkungan kerja. Melalui penghargaan ini, diharapkan tercipta motivasi bagi seluruh anggota tim untuk terus memberikan yang terbaik dan meningkatkan diri guna mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat.

Share on facebook
Bagikan di Facebook
Share on twitter
Bagikan di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Transformasi Pajak Daerah: Mengupas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Transformasi Pajak Daerah: Mengupas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Kepahiang, 14 September 2023.

Penulis : Eti Diposine

Sejalan dengan upaya meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan langkah-langkah perubahan dan penyesuaian kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah pengaturan pajak, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

### Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Integrasi Pajak Daerah

PBJT merupakan nomenklatur pajak baru yang diatur dalam UU HKPD. Merupakan integrasi dari lima jenis pajak daerah berbasis konsumsi, yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk menyederhanakan administrasi wajib pajak dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah (Pemda).

### Objek PBJT: Jenis dan Ruang Lingkup

Menurut Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu. Objek PBJT melibatkan beberapa sektor konsumsi, antara lain:

1. **Makanan atau Minuman:**
– Restoran yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman beserta fasilitasnya.
– Penyedia jasa boga atau katering dengan syarat tertentu.

2. **Tenaga Listrik:**
– Berlaku pada konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir.

3. **Jasa Perhotelan:**
– Melibatkan penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya.

4. **Jasa Parkir:**
– Penyediaan lahan tempat parkir atau pelayanan memarkirkan kendaraan.

5. **Jasa Kesenian dan Hiburan:**
– Melibatkan pertunjukan kesenian, musik, tari, film, dan sejenisnya.
– Termasuk beberapa jenis wahana rekreasi dan hiburan lainnya.

### Besaran Tarif PBJT: Otoritas Pemda

Pemungutan PBJT menjadi wewenang Pemda setempat. Tarif PBJT secara umum ditetapkan maksimum sebesar 10%. Namun, terdapat pengecualian untuk sektor tertentu, seperti jasa hiburan, yang memungkinkan penetapan tarif antara 40% hingga 75%.

Terhadap konsumsi tenaga listrik, terdapat dua tarif khusus. Pertama, penetapan pajak paling tinggi sebesar 3% untuk konsumsi tenaga listrik oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Kedua, penetapan paling tinggi 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

### Integritas Pajak: Upaya Meningkatkan Efisiensi

Langkah integrasi lima jenis pajak daerah menjadi PBJT diarahkan untuk meningkatkan efisiensi administratif dan pemantauan pajak oleh Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi wajib pajak dan memberikan manfaat lebih besar bagi pelayanan publik di tingkat daerah.

### Kesimpulan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa transformasi penting dalam sistem pajak daerah dengan melahirkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Integrasi pajak ini menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dan transparan, memastikan keadilan dalam pemungutan pajak, dan mendukung tujuan desentralisasi fiskal. Dengan penetapan tarif yang terukur dan penyesuaian terhadap objek pajak yang sesuai dengan perkembangan zaman, diharapkan PBJT menjadi instrumen yang berday

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Transformasi Pajak Daerah Melalui Blockchain: Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Keamanan

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Transformasi Pajak Daerah Melalui Blockchain: Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Keamanan

Kepahiang, 10 Agustus 2023.

Penulis : Eti Diposine

Pajak daerah sebagai tulang punggung pendapatan pemerintah lokal terus mengalami perubahan untuk mencapai efisiensi dan transparansi yang lebih baik. Salah satu inovasi terkini yang dapat merevolusi pengelolaan pajak daerah adalah penerapan teknologi blockchain. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana blockchain dapat diterapkan pada berbagai jenis pajak daerah untuk mencapai transformasi yang signifikan.

### **1. Apa itu Blockchain?**

Blockchain adalah teknologi distribusi data terdesentralisasi yang mencatat transaksi dengan aman, transparan, dan tanpa otoritas sentral. Kelebihan teknologi ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk merevolusi pengelolaan pajak daerah.

### **2. Transparansi dan Keterbukaan dalam Pajak Properti (PBB):**

Penerapan blockchain dalam PBB meningkatkan transparansi kepemilikan properti. Setiap transaksi properti dicatat secara transparan, memastikan akurasi dan keaslian data. Pembayaran PBB dapat diotomatisasi dengan kontrak pintar, mengurangi risiko kesalahan manusia.

### **3. Keamanan Data Tinggi dalam Pajak Penjualan (PPN):**

Blockchain menjaga keamanan data dalam PPN. Setiap transaksi penjualan direkam secara real-time, memfasilitasi pemantauan dan pelaporan yang lebih efisien. Smart contracts memungkinkan otomatisasi pemungutan dan pembayaran PPN.

### **4. Otomatisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):**

Identitas dan kepemilikan kendaraan direkam dalam blockchain, mencegah pemalsuan. Pembayaran PKB dapat diotomatisasi menggunakan smart contracts, dengan notifikasi pembayaran yang otomatis dikirimkan kepada wajib pajak.

### **5. Pajak Restoran dan Hiburan yang Lebih Efisien:**

Transaksi di restoran dan tempat hiburan dicatat dalam blockchain. Pembayaran pajak restoran dan hiburan diotomatisasi melalui smart contracts, memastikan keakuratan dan kepatuhan pajak.

### **6. Identitas dan Pajak Usaha Terotentikasi:**

Blockchain memastikan identitas pedagang dan pemilik usaha kecil terotentikasi. Pemantauan dan pemungutan pajak usaha dapat diotomatisasi, mengurangi risiko kesalahan administratif.

### **7. Pemantauan Pajak Transaksi Properti (BPHTB):**

Proses pembelian dan penjualan properti dipermudah dengan rekam jejak transparan di blockchain. Smart contracts mengelola perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara otomatis.

### **8. PPN dan Pembayaran Pajak Hotel yang Efisien:**

Transaksi bisnis direkam dalam blockchain untuk memfasilitasi verifikasi PPN. Pembayaran hotel dan pajak hiburan dapat diotomatisasi, menciptakan pemantauan real-time dan pembayaran pajak yang efisien.

### **Tantangan dan Kendala yang Mungkin Dihadapi:**

Penerapan blockchain dalam pajak daerah tidak datang tanpa tantangan. Aspek regulasi, kesiapan teknologi, dan kebijakan pemerintah perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

### **Kesimpulan:**

Penerapan blockchain dalam pajak daerah membuka jalan menuju transformasi fundamental. Keuntungan seperti transparansi, keamanan data, dan efisiensi operasional membuat teknologi ini menjadi kandidat yang menjanjikan untuk mencapai tujuan pemerintahan digital. Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pengelolaan pajak, tetapi juga memberikan pelayanan pajak yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan teknologi blockchain, pajak daerah memasuki era baru yang inovatif dan terdepan dalam era digital.

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Transformasi Digital: Inovasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Menuju Efisiensi dan Pelayanan Prima

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Transformasi Digital: Inovasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Menuju Efisiensi dan Pelayanan Prima

Kepahiang, 31 Juli 2023.

Penulis : Eti Diposine

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang telah mengambil langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pajak daerah melalui serangkaian inovasi digital yang kreatif. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa inovasi terkini yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk memodernisasi sistem pajak daerah mereka.

1. **Aplikasi Android Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang:**
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang memperkenalkan aplikasi Android khusus untuk pembayaran pajak daerah. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak mengakses informasi pajak mereka, melakukan pembayaran, dan mendapatkan pemberitahuan pajak secara real-time melalui perangkat seluler mereka. Silakan download di sini : https://bit.ly/Bkdapk

2. **Aplikasi E-PBB Mempermudah Petugas Pajak:**
Inovasi aplikasi E-PBB membantu petugas pajak dalam penginputan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan sistem yang terotomatisasi, proses penginputan menjadi lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan manusiawi, dan memastikan integritas data. berikut linknya : http://e-pbb.kepahiangkab.go.id/

3. **Aplikasi Kasir Online “Menanjak”:**
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang telah meluncurkan aplikasi kasir online bernama “Menanjak” yang ditujukan untuk wajib pajak dan pelaku usaha. Aplikasi ini mempermudah transaksi pembayaran pajak secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, memberikan kenyamanan lebih bagi kontributor pajak, dan semua transaksi Rumah Makan dapat di pantau oleh BKD untuk memungut pajak makan minum / restoran.

4. **Pembayaran Digital melalui e-Channel dan e-Penerimaan Bank Bengkulu:**
Dalam upaya untuk menyederhanakan proses pembayaran, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang telah bekerja sama dengan Bank Bengkulu untuk mengintegrasikan pembayaran pajak daerah melalui e-Channel dan e-Penerimaan. Ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui berbagai kanal digital atm dan mobile banking.

5. **Pembayaran Digital melalui Briva:**
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang juga memperkenalkan metode pembayaran digital menggunakan Briva (BRI Virtual Account). Ini memberikan opsi yang lebih luas bagi wajib pajak untuk membayar pajak daerah dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Kode bayar dapat di generate di Aplikasi android “Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang”.

6. **Blanko SPPT yang Menampilkan Piutang Tahun Sebelumnya:**
Meningkatkan transparansi, blanko SPPT sekarang menampilkan informasi piutang tahun sebelumnya. Ini membantu wajib pajak memahami sejarah pembayaran mereka dan mendorong kesadaran akan tanggung jawab pajak tahunan.

7. **Blanko STTS yang Menampilkan NJOP seperti SPPT:**
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang memberikan terobosan dengan blanko STTS yang menampilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serupa dengan SPPT. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk memahami basis perhitungan pajak mereka dan memastikan kejelasan dalam proses perpajakan.

Kesimpulan:
Inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan langkah penting menuju transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan menggunakan teknologi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang berhasil meningkatkan efisiensi, meningkatkan keterbukaan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dan pelaku usaha di wilayah mereka. Transformasi ini tidak hanya membantu proses internal pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif pada partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka.

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah Peran Penting Stakeholder Lokal

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah Peran Penting Stakeholder Lokal

Kepahiang, 17 Juli 2023.

penulis : Eti Diposine

Pajak daerah memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Namun, masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah seringkali adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Dalam mengatasi tantangan ini, strategi yang melibatkan peran penting stakeholder lokal menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pertama-tama, kerjasama erat antara pemerintah daerah, bisnis lokal, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam strategi ini. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, pemerintah daerah dapat membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder lokal, yang kemudian akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah.

Selanjutnya, upaya edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan. Program-program edukasi yang menyeluruh, yang mencakup penjelasan mengenai sistem perpajakan daerah serta dampak positif dari kepatuhan pajak, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki proses perpajakan. Implementasi sistem pembayaran pajak online dan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan transaksi keuangan dapat memperkuat transparansi dan efisiensi, serta meminimalisir peluang pelanggaran.

Selain itu, pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh juga merupakan strategi yang efektif. Insentif seperti pemotongan pajak atau penghargaan bagi yang mematuhi kewajiban pajaknya dapat memberikan dorongan positif bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

Terakhir, melalui kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, bisnis lokal, dan masyarakat, serta penerapan strategi yang holistik yang mencakup edukasi, teknologi, dan insentif, dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Meningkatkan kepatuhan pajak daerah bukanlah tugas yang mudah, namun melalui strategi yang terkoordinasi dengan baik dan melibatkan stakeholder lokal, hal ini dapat dicapai. Dengan memperkuat kerjasama, meningkatkan edukasi, memanfaatkan teknologi, memberikan insentif, dan melaksanakan tindakan secara bersama-sama, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak akan meningkat, sementara itu, dukungan untuk pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal akan menjadi lebih kuat, memperkuat pondasi keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat.

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Revitalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Strategi Digital Marketing yang Efektif

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Revitalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Strategi Digital Marketing yang Efektif

Kepahiang, 09 Juli 2023.

Penulis : Eti Diposine

Penerimaan pajak daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dalam menghadapi era digital, strategi digital marketing menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak daerah. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi strategi digital marketing yang dapat membawa transformasi positif dalam penerimaan pajak daerah.

### **1. Peningkatan Kesadaran Melalui Kampanye Digital:**

Membangun kesadaran di antara wajib pajak adalah langkah awal yang penting. Melalui kampanye digital yang terarah, seperti iklan online dan kampanye sosial media, pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat secara luas. Video pendek, infografis, dan konten menarik lainnya dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi masyarakat.

### **2. Pembangunan Platform Online yang User-Friendly:**

Membuat platform online yang ramah pengguna dan mudah diakses adalah kunci dalam memberikan pengalaman yang positif kepada wajib pajak. Website resmi pajak daerah yang responsif, aplikasi seluler yang intuitif, dan portal pembayaran online dapat mempermudah proses pembayaran dan meminimalkan hambatan administratif.

### **3. Personalisasi Komunikasi dan Edukasi:**

Menggunakan data dan teknologi untuk personalisasi komunikasi dapat meningkatkan keterlibatan wajib pajak. Melalui pesan teks, surel, atau pemberitahuan push, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang relevan dan edukatif secara personal kepada wajib pajak. Konten edukatif tentang kebijakan pajak terbaru atau perubahan aturan juga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak.

### **4. Pemanfaatan Social Media untuk Interaksi Aktif:**

Social media menjadi alat yang efektif untuk berinteraksi secara aktif dengan wajib pajak. Membuat konten yang berinteraksi seperti kuis, polling, atau diskusi daring dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kebijakan pajak. Respons cepat terhadap pertanyaan dan umpan balik melalui platform ini juga dapat membangun kepercayaan.

### **5. Inovasi Pembayaran Digital:**

Mendorong penggunaan metode pembayaran digital adalah strategi yang penting. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran online untuk menyediakan opsi pembayaran yang beragam, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Kemudahan ini akan membujuk wajib pajak untuk memilih pembayaran digital, mengurangi transaksi tunai, dan meningkatkan efisiensi administratif.

### **6. Penggunaan Data Analytics untuk Pengelolaan Risiko:**

Menerapkan analisis data dalam pengelolaan risiko dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi tunggakan dan memprioritaskan penagihan. Dengan memahami pola pembayaran dan perilaku wajib pajak, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah dan mengelola risiko yang mungkin timbul.

### **7. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Komunitas:**

Kerjasama dengan perusahaan teknologi dan komunitas online dapat memperluas jangkauan kampanye digital. Program insentif pajak atau penawaran khusus dapat diperkenalkan melalui kemitraan ini, mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu.

### **Tantangan dan Perhatian:**

Penerapan strategi digital marketing tidak datang tanpa tantangan, termasuk perlindungan privasi data dan keamanan informasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan kepatuhan dengan regulasi privasi dan menjaga keamanan data wajib pajak.

### **Kesimpulan:**

Strategi digital marketing dalam penerimaan pajak daerah bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun koneksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada pengguna, penerimaan pajak daerah dapat mengalami lonjakan positif, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan digital, pemerintah daerah dapat mengarahkan masyarakat menuju pemahaman yang lebih baik tentang peran penting pembayaran pajak dalam kemajuan bersama.

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id

Kategori
PENDAPATAN

Perubahan Tarif dan Dasar Pengenaan PBB-P2 Menurut UU HKPD

Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Perubahan Tarif dan Dasar Pengenaan PBB-P2 Menurut UU HKPD

Kepahiang, 30 Juni 2023.

penulis : Eti Diposine

Pada 5 Januari lalu, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), yang mengesahkan peningkatan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) hingga paling tinggi 0,5 persen. Perubahan signifikan ini mencakup juga penyesuaian dasar pengenaan dan ketentuan terkait PBB-P2.

### **Perubahan Tarif PBB-P2:**

Menurut Pasal 41 UU HKPD, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen setelah sebelumnya hanya dipatok antara 0,1 persen hingga maksimal 0,3 persen. Langkah ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dan DPR untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif PBB-P2.

### **Dasar Pengenaan PBB-P2:**

– **Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP):**
Menurut UU HKPD, NJOP menjadi dasar pengenaan PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan minimal Rp 10 juta untuk setiap wajib pajak.

– **Penyesuaian NJOP:**
Apabila wajib pajak memiliki atau mengelola lebih dari satu objek PBB-P2 dalam satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya akan dibebankan kepada satu objek PBB-P2 per tahun pajak. NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 akan ditetapkan dari minimal 20% hingga maksimal 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

– **Penentuan NJOP:**
NJOP ditentukan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk subjek pajak tertentu yang dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Besaran NJOP akan ditetapkan oleh kepala daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam peraturan menteri, sesuai dengan Pasal 40 ayat 8 UU HKPD.

### **Implementasi Perubahan:**

Pengenaan PBB-P2 berlaku selama satu tahun kalender, dengan waktu penghitungan yang tepat sesuai dengan keadaan objek PBB-P2 pada 1 Januari. Pemerintah berharap penyesuaian tarif dan dasar pengenaan ini dapat mendukung kebijakan desentralisasi fiskal dan memastikan penerimaan daerah yang lebih baik.

### **Kesimpulan:**

RUU HKPD membawa perubahan signifikan dalam pengenaan PBB-P2, dari peningkatan tarif hingga penyesuaian dasar pengenaan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Implikasi lebih lanjut dari perubahan ini akan tergantung pada implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor properti.

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id