Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah siap memberikan pelayanan prima.

Dalam pelayanan prima, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tata kerja pelayanan sampai dengan penetapan waktu penyelesaian layanan. SOP tersebut telah di tempel pada bagian depan dinding Ruang Pelayanan BKD. Selain itu BKD telah menyiapkan kotak pengaduan dan layanan pengaduan, apabila pengguna tidak puas atas pelayanan yang di berikan, dan secara reguler telah menyampaikan kuesioner penilaian atas pelayanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan untuk mendapatkan feedback atas perbaikan kualitas layanan.

Terkait dengan pelayanan di Badan Keuangan Daerah di masa pandemi Covid-19, segenap pegawai Badan Keuangan Daerah tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan dengan menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Damsi A, S.Sos menyampaikan bahwa penerapan pelayanan prima terus ditingkatkan terutama pelayanan terhadap masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak ketiga baik dalam pengusulan SPD maupun SPP/SPM. Usulan akan segera diproses tidak memerlukan waktu lama semuanya akan selesai dalam artian segera cair.

Untuk menjalankan komitmen Kepala Badan Keuangan Daerah tersebut, jajaran pejabat dan pegawai di Badan Keuangan Daerah siap menyukseskan dan menjalankan pelayanan prima. Hal di sampaikan oleh oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Jhon Indi, S.IP, M.AP bahwa dalam bekerja harus sesuai prosedur dan sebagai bawahan wajib mengikuti perintah atasan. “Kita akan melaksanakannya dengan sebaik baiknya demi tercapai program yang telah ditetapkan (Pelayanan Prima), tidak ada kata untuk menghambat yang jelas kalau bisa cepat mengapa harus lambat” ungkap Jhon Indi.