Implementasi SIMDA FMIS didepan mata. Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepahiang melakukan berbagai persiapan, agar tidak terjadi kendala dalam sistem pengelolaank keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Salah satu persiapan yang dilakukan diantaranya dengan melakuka coaching clinic bagi admin utama SIMDA yang dimiliki BKD Kabupaten kepahiang ke BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu. Kegiatan layanan pendampingan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan para admin dalam pengelolaan SIMDA Financial Management Information System.

Dalam kegiatan yang dilakukan khusus admin setelah berhasil login pada sistem maka pertama kali harus membuat RPJMD tahun berjalan.  Adminstrator nantinya memiliki tugas dan fungsi untuk mengelelola group pengguna termasuk pemberian otoritas atau hak akses masing-masing pengguna. Pengelompokan pengguna dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, misalnya kelompok admin sebagai pengelola aplikasi, kelompok perencana, kelompok anggaran pemerintah kabupaten, hingga parameter. Secara umum kebijakan admin ini memiliki konsep yang sama dengan pengelola SIMDA yang telah diterapkan selama ini.

Disisi manajemen user, selanjutan digunakan untuk mengelola data user yang digunakan dalam aplikasi, pada dashboar ini pun dapat dilakuka penambahan atau pengurangan user. Seiring perkembangan teknologi beberapa hal yang harusd diperhatikan dalam pembuatan usser meliputi kode user terdiri dari alpha numerik, staus user dipilih aktif untuk user yang sedang digunakan dalam aplikasi, sebaliknya tidak aktif untuk user yang sudah tidak digunakan lagi dalam aplikasi, akses masing-masing pengguna diberikan sesuai kapasitas pengguna itu sendir, tidak diberikan secara penuh guna menghindari kesalahan dalam pemanfaatan SIMDA FMIS.

Sementara penerapan SIMDA FMIS dilaksanakan, sejauh ini pemanfaatan SIMDA versi 2.9.0.9 tetap berlangsung agar proses penatausahaan keuangan tidak terganggu. Diharapkan pengoperasian SIMDA FMIS dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, agar tidak mengganggu penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja bagi masing-masing OPD.