Badan Keuangan Daerah Kab.Kepahiang

Visi Kita Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Dan SDM Yang Memiliki Integritas Tinggi.

Menakar Peluang Alat Rekam Transaksi Digital Jadi Senjata Pamungkas Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Kepahiang,  Agustus 2023
Penulis : Siti Rastini L

Salah satu faktor yang mendukung kemajuan suatu daerah adalah tersedianya pembiayaan yang memadai, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. PAD dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi PAD pada suatu daerah, maka rasio kemandirian daerah juga akan semakin tinggi.

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber perolehan PAD adalah pajak daerah. Di antara pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan. Penerimaan PBJT dipengarui oleh aktivitas perekonomian dan konsumsi masyarakat. Salah satu sektor yang potensial untuk peningkatan potensi PBJT adalah sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi (Hotel) dan makan dan minum (Restoran).

 

Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya intensifikasi Pajak Daerah ini melalui pengawasan dalam pengelolaan PBJT berbasis teknologi informasi, khususnya terhadap objek PBJT yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran secara mandiri oleh Wajib Pajak (self assesment) yaitu Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak daerah dan mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Pajak Daerah. Strateginya adalah dengan pemasangan alat rekam transaksi digital baik dalam bentuk kasir online dan/atau tapping box. Alat tersebut mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi pelaku usaha yang  bersangkutan.

 

Best Practice Implementasi Alat Rekam Transaksi Digital

Beberapa Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan alat rekam transaksi digital terutama tapping box dalam intensifikasi Pajak Daerah. Pemerintah Kota Batam Provinsi Riau menjadi salah satu best practice implementasi alat rekam transaksi digital tersebut.

 

Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menciptakan aplikasi monitoring tapping box untuk empat jenis pajak potensialnya yaitu dari sektor wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Aplikasi ini adalah bentuk pengawasan transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online. Cara kerja monitoring tapping box yaitu dengan melakukan pencatatan transaksi penjualan beserta pajaknya ke server BPPRD Kota Batam. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk interface dashboard, report dan status perangkat berbasis web. Data transaksi yang dikirimkan tapping box tersebut digunakan sebagai data pembanding bagi BPPRD Kota Batam dalam memeriksa realisasi penerimaan antara tapping box dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan wajib pajak setiap bulan. Hingga tahun 2020, telah terpasang 525 taping box dan terus bertambah setiap tahunnya untuk mencapai potensi 1.283 wajib pajak yang siap di pasang tapping box. Melalui strategi ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batam tiap tahunnya.

 

Keunggulan kompetitif dari tapping box Pemerintah Kota Batam dibandingkan pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah Kota Batam merupakan pemerintah daerah pertama yang menerapkan sistem ini tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena Pemerintah Kota Batam menggandeng Bank Pembangunan Daerah sebagai partner untuk mendukung program pajak daerah. Pembiayaan pengadaan dan pemeliharaan perangkat tapping box yang dibutuhkan seluruhnya dibiayai oleh Bank Riau Kepri.

Rekomendasi Kebijakan

Senjata pamungkas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai senjata terakhir yang menjadi andalan. Dalam konteks kearifan lokal dan warisan budaya Indonesia, senjata pamungkas dihubungkan dengan senjata tradisional seperti keris, mandau, dan sejenisnya yang menjadi senjata para pejuang di masa perang. Dipercaya senjata pamungkas memiliki nilai magis yang menghubungkan pemiliknya dengan dunia spritual.

 

Berakar dari filosofi kearifan lokal tersebut, alat rekam transaksi digital yang menghubungkan pemilik dengan dunia digital menjadi peluang sebagai senjata pamungkas untuk menjawab dinamika permasalahan sulitnya upaya optimalisasi PBJT karena terbentur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan dan ketidakjujuran Wajib Pajak dalam melaporkan transaksi penjualan yang senyatanya sebagai dasar pengenaan kewajiban pajak terutang.

 

Selanjutnya dalam upaya mendorong percepatan perwujudan transformasi digital dan optimalisasi PBJT di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah :

 

  1. Mengimplementasikan alat rekam transaksi digital pada Wajib Pajak PBJT terutama Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang potensial dengan menggunakan kasir online dan/atau tapping box, dengan sasaran wajib pajak sebagai berikut :
  • Tapping box diberikan pada wajib pajak yang telah memiliki mesin kasir.
  • Kasir online diberikan pada wajib pajak yang belum memiliki mesin kasir.
  1. Membangun kemitraan dengan Pihak Swasta dalam pengadaan dan pemeliharaan alat rekam transaksi digital dengan skema kerjasama yang saling menguntungkan.
  2. Menyiapkan program-program pendukung untuk akselerasi implementasi alat rekam transaksi digital dengan melibatkan unsur pentahelix.
  3. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah serta mendorong seluruh daerah otonom untuk bisa masuk kategori Maju dan Digital dikarenakan penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Rekomendasi kebijakan ini akan berjalan efektif dengan dukungan seluruh stakeholders sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memperkuat instrumen PBJT sebagai bagian dari instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penguatan local taxing power yang dihasilkan melalui PBJT ini diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta layanan bagi seluruh elemen masyarakat.

 

Share on facebook
Share di Facebook
Share on twitter
Share di Twiter

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Jam Kerja

Senin - Jum'at : 8:00 - 16:00 WIB

Kita Berada

Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Kepahiang
Desa Pelangkian, Kec. Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Email: admin@bkd.kepahiangkab.go.id