PERSIAPAN MIGRASI APLIKASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BKD KERJA SAMA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Bertempat di Aula Hotel Umro Kabupaten Kepahiang, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan Sosialisasi Implementasi SIMDA BMD versi 2.7.0.11 R7.1. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang (Hartono S.Sos.,M.Pd) dan kata sambutan disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Dedi Candira, WK, S.Sos.,MAP). Selain itu laporan ketua pelaksana disampaikan Kepala Bidang Aset BKD (Dendi, S.Sos.,MM).
Peserta dalam sosialisasi tersebut merupakan pengurus barang pengguna (OPD) selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selama sosialisasi, peserta dibimbing secara langsung oleh narasumber yang didatangkan langsung dari BPKP yaitu Edwin Perdana, Muhammad Ricky Wicaksana, Venny Septerina Firdayani. Peserta sosialisasi diberikan pemaparan mengenai cara menanan SQLServer, menginstall SIMDA BMD, cara membackup dan merestore database, meng-attach/dettach data serta menginput pengadaan maupun penatausahaan barang milik daerah.
Aplikasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Kepahiang saat ini menggunakan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Aset Terpadu (SIPPAT) yang dikembangkan oleh CV Focus Makassar. Migrasi database SIPPAT ke SIMDA-BMD yang dikembangkan tidak terlepas dari beberapa kondisi yang menyebabkan pergantian aplikasi tersebut. Diantaranya terbitnya Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, disusul dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan aplikasi harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru tersebut. SIMDA BMD telah mengadopsi kode akun berdasarkan kedua permendagri tersebut dan telah dilakukan mapping dalam aplikasinya.
Selain itu integrasi antara sistem informasi dalam pengelolaan BMD dengan pengelolaan keuangan juga telah menjadi PR yang menjadi salah satu pertimbangan migrasi tersebut. Seperti diketahui, BPKP telah mapan dalam mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yaitu SIMDA-Keuangan. Oleh karena itu integrasi antara SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan lebih mudah dilaksanakan karena sama-sama dikembangkan oleh BPKP.