Kabupaten Kepahiang terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan mengamankan aset-aset milik daerah. Melalui langkah yang semakin progresif, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang kini tengah menyiapkan pengamanan aset secara digital. Hal ini ditujukan terutama untuk barang-barang elektronik seperti laptop, tablet, dan perangkat gawai lainnya yang selama ini belum dilindungi oleh pakta integritas.

Dalam pengelolaan aset daerah, selama ini hanya kendaraan dinas yang terikat pakta integritas. Namun, dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam aktivitas pemerintahan, penting untuk memperluas perlindungan terhadap kekayaan negara, termasuk di sektor Barang Milik Daerah (BMD) berupa gawai. Oleh karena itu, pembuatan pakta integritas yang baru khusus untuk perangkat gawai akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Menurut Herwin Noviansyah, S.Sos., MM, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, inovasi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. “Selama ini, pakta integritas hanya berlaku untuk kendaraan dinas, padahal gawai yang dimiliki pemerintah juga merupakan aset penting yang harus dijaga. Dengan digitalisasi pengamanan aset, kami ingin memastikan setiap perangkat elektronik yang dimiliki pemerintah daerah dapat terlacak dan terjaga dengan baik,” ujarnya.

Untuk memfasilitasi pengamanan aset digital, pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengembangkan Aplikasi Digitalisasi Pengamanan Aset Kepahiang (DIPAYANG). Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai tools canggih, seperti kurva dan tabulasi data yang memungkinkan pemantauan pergerakan aset secara real-time. Melalui fitur-fitur ini, mutasi aset, baik yang masuk maupun keluar, akan lebih mudah terlacak dan tercatat.

Herwin juga menjelaskan bahwa DIPAYANG akan menjadi platform utama dalam pengelolaan dan pengamanan aset, sehingga transparansi dalam mutasi barang dapat lebih ditingkatkan. “Dengan adanya kurva dan tabulasi data, kita bisa melihat pergerakan setiap aset secara jelas. Tidak hanya aset bergerak seperti kendaraan, tapi juga laptop, tablet, dan perangkat gawai lainnya,” tambahnya.

Langkah digitalisasi ini juga mendapat dukungan penuh dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos., MM., CGRE., FRMP, yang menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan aset daerah. “Digitalisasi adalah kebutuhan yang mendesak dalam era ini. Dengan adanya aplikasi DIPAYANG, pengelolaan aset akan lebih akuntabel dan memudahkan pengawasan dari berbagai pihak. Ini juga menjadi bentuk upaya kami dalam menjaga kekayaan negara yang ada di lingkungan Kabupaten Kepahiang,” kata Jono Antoni.

Sementara itu, Hariyanto, S.Sos., sebagai developer aplikasi DIPAYANG menjelaskan secara teknis bahwa aplikasi ini dirancang dengan mempertimbangkan keamanan data dan kemudahan penggunaan oleh para pengelola aset daerah. “DIPAYANG dirancang dengan sistem keamanan berlapis dan user-friendly interface. Setiap data yang masuk ke dalam aplikasi akan langsung disinkronkan secara otomatis, dan pengguna bisa memonitor pergerakan aset kapan saja melalui dashboard yang telah kami siapkan,” jelas Hariyanto.

Dalam proses pengembangan, Hariyanto juga menambahkan bahwa aplikasi ini telah melalui berbagai pengujian untuk memastikan stabilitas sistem, terutama dalam menangani volume data yang besar. “Kami menggunakan algoritma yang efisien untuk memastikan tidak ada data yang hilang selama proses pemantauan aset. Selain itu, kurva dan tabulasi data yang tersedia dalam aplikasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga mempermudah proses pelaporan,” pungkasnya.

Dengan semakin meningkatnya peran teknologi dalam pengelolaan pemerintahan, langkah Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam menyiapkan pengamanan aset digital melalui aplikasi DIPAYANG merupakan langkah yang sangat tepat. Pengembangan pakta integritas untuk gawai juga menjadi upaya nyata dalam menjaga aset daerah dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan perangkat teknologi di lingkungan pemerintahan.