KEPAHIANG, BENGKULU –
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang terus melakukan verifikasi
fisik dan administratif terhadap usulan pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD)
yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini merupakan
bagian dari upaya memastikan setiap proses penyelesaian aset daerah
dilaksanakan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Verifikasi tersebut dilakukan
untuk memastikan bahwa barang yang diusulkan untuk dimusnahkan benar-benar
telah memenuhi persyaratan. Pemusnahan tidak dilakukan semata-mata karena
barang sudah tidak digunakan oleh OPD, tetapi harus didasarkan pada hasil penelitian
terhadap kondisi fisik, fungsi, serta kemungkinan pemanfaatan atau
pemindahtanganannya. Dengan demikian, setiap usulan perlu melalui pemeriksaan
sebelum ditentukan mekanisme penyelesaian yang tepat.
Dalam proses tersebut, BKD
Kabupaten Kepahiang memberikan perhatian terhadap kondisi aktual barang yang
diusulkan. Pemeriksaan fisik diperlukan untuk mengetahui apakah barang masih
dapat digunakan, dimanfaatkan kembali, atau memiliki nilai ekonomis yang
memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme lain. Sementara itu,
pemeriksaan administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung
usulan telah tersedia dan sesuai dengan kondisi barang yang diperiksa.
Kepala Bidang Aset BKD Kabupaten
Kepahiang, Puspita Sri Utami, S.KM, menjelaskan bahwa pemeriksaan
kondisi barang menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut
pengelolaan aset yang sudah tidak memiliki fungsi optimal. Menurutnya, setiap
usulan pemusnahan harus terlebih dahulu diteliti agar keputusan yang diambil
tidak menimbulkan kekeliruan dalam proses penyelesaian Barang Milik Daerah.
"Kami ingin memastikan
setiap usulan pemusnahan benar-benar melalui proses penelitian yang cermat.
Apabila barang masih memiliki nilai ekonomis, tentu perlu dipertimbangkan
mekanisme lain sesuai ketentuan, seperti penjualan melalui lelang. Prinsipnya,
setiap aset harus ditangani melalui mekanisme yang tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan," ujar Puspita.
Ia menegaskan bahwa keberadaan
aset yang sudah tidak digunakan bukan berarti secara otomatis dapat langsung
dimusnahkan. Masih diperlukan penilaian terhadap kondisi dan kemungkinan
penyelesaian lainnya agar setiap barang milik daerah memperoleh penanganan
sesuai dengan karakteristik dan ketentuan pengelolaannya. Hal ini sekaligus
menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pengelolaan aset daerah tidak
dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek administratif maupun
kondisi fisiknya.
Dalam pengelolaan BMD, ketepatan
menentukan mekanisme penyelesaian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Barang
yang sudah tidak dapat digunakan dan tidak lagi memiliki kemungkinan untuk
dimanfaatkan maupun dipindahtangankan dapat diproses melalui mekanisme
pemusnahan sesuai persyaratan. Namun, apabila barang masih mempunyai nilai
ekonomis, mekanisme penjualan melalui lelang perlu menjadi pertimbangan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Ardian Darmawan, A.Md, selaku
Staf Subbidang Mutasi Aset, menambahkan bahwa pemeriksaan administrasi dan
kondisi fisik barang sangat membantu dalam menentukan kesesuaian usulan dengan
mekanisme penyelesaian aset. Kedua aspek tersebut menjadi bagian yang saling
berkaitan dalam proses verifikasi, sehingga keputusan terhadap usulan
pemusnahan tidak hanya didasarkan pada dokumen yang disampaikan, tetapi juga
memperhatikan keadaan barang secara langsung.
"Kami memperhatikan
kelengkapan dokumen dan kondisi barang yang diusulkan. Dengan pemeriksaan yang
teliti, diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan tindak lanjut,
baik melalui pemusnahan maupun mekanisme penjualan apabila barang masih memiliki
nilai ekonomis," ungkap Ardian.
Lebih lanjut, pemeriksaan secara
menyeluruh diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap usulan yang
disampaikan OPD telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelengkapan dokumen
menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung proses administrasi, sedangkan
pemeriksaan fisik memberikan gambaran mengenai kelayakan barang untuk
ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Pelaksanaan pemusnahan dilakukan
dengan disaksikan oleh panitia yang ditunjuk dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan sebagai dokumen pertanggungjawaban. Berita acara tersebut menjadi
bukti administratif atas pelaksanaan pemusnahan sekaligus bagian dari
dokumentasi proses penyelesaian Barang Milik Daerah. Dengan adanya dokumentasi
tersebut, pelaksanaan pemusnahan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas
dan dapat ditelusuri sesuai kebutuhan administrasi pengelolaan aset.
Melalui proses verifikasi fisik
dan administratif ini, BKD Kabupaten Kepahiang berupaya memastikan bahwa
penyelesaian aset daerah dilakukan berdasarkan hasil penelitian, bukan sekadar
berdasarkan usulan dari perangkat daerah. Ketelitian dalam memeriksa setiap
barang diharapkan dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan, terutama
dalam membedakan barang yang memenuhi persyaratan pemusnahan dengan barang yang
masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme penjualan.
Upaya tersebut juga menjadi
bagian dari pelaksanaan penatausahaan BMD yang tertib dan bertanggung jawab.
Setiap tahapan, mulai dari penyampaian usulan, pemeriksaan dokumen, verifikasi
kondisi fisik, penentuan mekanisme penyelesaian hingga penyusunan berita acara,
perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BKD Kabupaten Kepahiang
berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengawasan dan penatausahaan aset
daerah agar seluruh proses pengelolaan BMD berjalan sesuai ketentuan,
transparan, dan akuntabel. Dengan pemeriksaan yang cermat terhadap setiap
usulan pemusnahan, diharapkan penanganan aset yang sudah tidak optimal dapat
dilakukan secara tepat, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki dasar administrasi dan
pertanggungjawaban yang jelas.