Pemkab Kepahiang Proses Hibah Bangunan Sarana Publik untuk Perkuat Tata Kelola Aset Desa

08 October 2026 · Hariyanto, S.Sos · Berita Aset · 5 dilihat

KEPAHIANG, BENGKULU – Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus melakukan proses pemindahtanganan sejumlah bangunan sarana publik yang berada di desa melalui mekanisme hibah Barang Milik Daerah (BMD). Proses tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memastikan tertib administrasi dan kejelasan status kepemilikan aset pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengelolaan aset secara lebih tertib, khususnya terhadap bangunan fasilitas umum yang selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintahan desa. Meskipun keberadaan bangunan tersebut berada di lingkungan desa dan digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat setempat, secara administrasi asetnya masih tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan melalui mekanisme pengelolaan aset yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pemanfaatan bangunan sarana publik di tingkat desa dapat didukung oleh kejelasan status kepemilikan serta dasar administrasi yang sah. Proses hibah menjadi salah satu mekanisme yang ditempuh pemerintah daerah untuk menyesuaikan pencatatan aset dengan pihak yang nantinya memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya.

Melalui mekanisme hibah yang dilaksanakan secara resmi, pemerintah desa diharapkan memperoleh kepastian administrasi atas bangunan fasilitas publik yang telah diserahkan. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan aset secara lebih terarah, termasuk dalam menentukan kebutuhan pemeliharaan, melakukan perencanaan perbaikan, serta mengusulkan rehabilitasi bangunan apabila diperlukan.

Kepala Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang, Puspita Sri Utami, S.KM, menyampaikan bahwa proses hibah merupakan langkah penting dalam memastikan kesesuaian antara status kepemilikan aset dengan pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Menurutnya, penataan aset fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan oleh pemerintahan desa perlu dilakukan melalui prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam administrasi pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, setiap usulan hibah perlu diproses sesuai tahapan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

"Kami mendukung proses penataan aset fasilitas publik yang dimanfaatkan oleh pemerintahan desa. Dengan penyelesaian hibah sesuai prosedur, akan terdapat kejelasan mengenai status aset dan tanggung jawab pemeliharaannya. Hal ini diharapkan dapat mendukung pelayanan masyarakat secara berkelanjutan," ungkap Puspita.

Lebih lanjut, penyelesaian proses hibah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam merencanakan kebutuhan pengelolaan bangunan yang menjadi fasilitas publik di wilayahnya. Dengan adanya kejelasan status kepemilikan, pemerintah desa memiliki dasar administrasi yang lebih kuat untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, proses hibah tidak hanya berkaitan dengan penyerahan fisik bangunan, tetapi juga membutuhkan penyelesaian dokumen administrasi sebagai dasar hukum dan pencatatan aset. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting agar pemindahtanganan dapat dilaksanakan secara tertib, mulai dari tahapan pengajuan usulan hingga proses serah terima kepada pemerintah desa.

Ardian Darmawan, A.Md, selaku Staf Subbidang Mutasi Aset, menjelaskan bahwa kelengkapan administrasi menjadi perhatian dalam setiap tahapan pemrosesan hibah. Menurutnya, dokumen pendukung yang disiapkan harus tersusun dengan baik agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami membantu memastikan dokumen pendukung setiap usulan tersusun dengan baik. Kejelasan dokumen sangat penting agar proses serah terima dapat dilaksanakan secara resmi dan aset yang dihibahkan nantinya memiliki dasar pencatatan yang jelas di pemerintahan desa," jelas Ardian.

Ia juga menjelaskan bahwa ketertiban dokumen merupakan bagian penting dalam proses mutasi aset, karena setiap pemindahtanganan Barang Milik Daerah harus memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aset yang telah melalui proses hibah dapat memiliki kejelasan dalam pencatatan, baik pada administrasi pemerintah daerah maupun pada administrasi pemerintah desa sebagai penerima hibah.

Setelah seluruh persyaratan dan persetujuan terpenuhi, proses hibah dilanjutkan melalui penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penyerahan aset secara resmi kepada pemerintah desa.

Penyusunan NPHD dan BAST juga menjadi dasar dokumentasi atas pelaksanaan hibah, sehingga proses penyerahan barang memiliki kejelasan administrasi. Melalui tahapan tersebut, pemindahtanganan aset tidak hanya tercatat sebagai proses penyerahan, tetapi juga memiliki dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah.

Dengan demikian, aset yang telah resmi dihibahkan dapat dicatat sebagai kekayaan desa. Pemerintah desa selanjutnya dapat merencanakan kebutuhan pemeliharaan maupun rehabilitasi bangunan melalui APBDes sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pengelolaan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui proses hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya memperkuat tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus mendukung kejelasan tanggung jawab pengelolaan sarana publik di tingkat desa. Penyelesaian status aset melalui mekanisme yang sesuai ketentuan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan aset yang lebih tertib, jelas, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

 

← Kembali ke daftar berita