BKD Kepahiang Percepat Verifikasi SK Penghapusan BMD untuk Wujudkan Tertib Administrasi Aset

27 October 2026 · Hariyanto, S.Sos · Berita Aset · 7 dilihat

KEPAHIANG, BENGKULU – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang terus mengoptimalkan proses verifikasi administrasi penerbitan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketertiban pengelolaan aset, khususnya terhadap barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan maupun tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap usulan penghapusan yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemeriksaan yang cermat, setiap usulan diharapkan memiliki kejelasan dokumen, status barang, serta dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum diterbitkannya keputusan penghapusan oleh pejabat yang berwenang.

Penghapusan merupakan salah satu tahapan akhir dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Tahapan ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian administrasi terhadap barang yang sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya penghapusan sesuai prosedur, pencatatan aset daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan status barang yang sebenarnya sehingga daftar BMD tetap mencerminkan keberadaan aset yang dikelola pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, penghapusan tidak hanya berkaitan dengan perubahan status pencatatan barang, tetapi juga membutuhkan proses penelitian dan verifikasi terhadap dokumen pendukung. Oleh karena itu, kelengkapan persyaratan administrasi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap OPD sebelum menyampaikan usulan penghapusan kepada BKD Kabupaten Kepahiang.

Kepala Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang, Puspita Sri Utami, S.KM, menjelaskan bahwa setiap usulan penghapusan harus melalui proses penelitian secara berjenjang agar keputusan yang diterbitkan memiliki dasar administrasi yang kuat. Ketelitian dalam proses tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang diusulkan memang telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penghapusan.

"Kami terus berupaya meningkatkan ketelitian dalam memproses usulan penghapusan dari OPD. Setiap barang harus diteliti terlebih dahulu dan dikeluarkan dari daftar BMD setelah terdapat keputusan pejabat yang berwenang serta dokumen tindak lanjut yang sah. Dengan demikian, penatausahaan aset daerah dapat berjalan semakin tertib dan akuntabel," jelas Puspita.

Menurutnya, proses penelitian terhadap usulan penghapusan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas administrasi pengelolaan aset daerah. Setiap barang yang tercatat dalam daftar BMD harus memiliki kejelasan status dan dasar administrasi yang sesuai. Dengan demikian, perubahan data aset tidak dilakukan hanya berdasarkan kondisi fisik barang, tetapi harus didukung oleh keputusan dan dokumen yang sah sesuai mekanisme pengelolaan BMD.

Hal tersebut juga berkaitan dengan pentingnya kesesuaian antara kondisi barang di masing-masing OPD dengan data yang tercantum dalam penatausahaan aset daerah. Apabila terdapat barang yang sudah tidak layak digunakan, maka tindak lanjut administrasinya perlu dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi barang dengan informasi yang tersaji dalam daftar inventaris aset pemerintah daerah.

Ade Poerwanto, ST, selaku Kasubbid Mutasi Aset, menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan perhatian terhadap kelengkapan dokumen usulan dari masing-masing OPD agar proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan, sehingga setiap usulan dapat diteliti dan ditindaklanjuti berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

"Kami mengedepankan ketelitian dan koordinasi dalam setiap proses verifikasi. Pengurus Barang OPD diharapkan dapat menyiapkan seluruh persyaratan secara lengkap sehingga proses penghapusan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pencatatan aset," ungkap Ade.

Ia menekankan bahwa peran Pengurus Barang pada masing-masing OPD sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran proses administrasi penghapusan. Persiapan dokumen yang lengkap dan sesuai menjadi bagian dari tanggung jawab penatausahaan aset di tingkat perangkat daerah. Dengan adanya kesiapan tersebut, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih terarah dan meminimalkan kendala administrasi dalam tahapan verifikasi.

Koordinasi antara BKD Kabupaten Kepahiang dan OPD juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap usulan penghapusan dapat diproses dengan baik. OPD sebagai pengguna barang diharapkan memperhatikan kesesuaian data dan dokumen pendukung sebelum mengajukan usulan. Sementara itu, proses verifikasi di bidang aset dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kesesuaian administrasi sebagai dasar tindak lanjut penerbitan SK Penghapusan BMD.

Melalui proses yang dilakukan secara teliti dan berjenjang, penerbitan SK Penghapusan diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap status administrasi barang milik daerah yang telah memenuhi persyaratan. Keputusan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penghapusan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas informasi dan akuntabilitas pengelolaan BMD.

Optimalisasi verifikasi ini sekaligus menunjukkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap tahapan pengelolaan aset pemerintah daerah. Data BMD yang tertib, jelas, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui optimalisasi proses verifikasi tersebut, BKD Kabupaten Kepahiang berharap penatausahaan BMD semakin berkualitas, dengan data aset yang lebih tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dokumen, ketelitian penelitian, serta koordinasi antara bidang aset dan masing-masing OPD diharapkan dapat terus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

 

← Kembali ke daftar berita