Memasuki bulan Mei, tahapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Kabupaten Kepahiang difokuskan pada proses penyelarasan antara usulan kebutuhan barang dengan perencanaan pembangunan daerah serta kapasitas fiskal yang tersedia. Tahapan ini menjadi krusial karena memastikan bahwa kebutuhan barang milik daerah yang direncanakan tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga realistis untuk dibiayai dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk bidang perencanaan dan penganggaran, guna mencocokkan usulan RKBMD dengan dokumen perencanaan daerah dan proyeksi kemampuan keuangan. Penyelarasan ini diperlukan agar RKBMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang utuh dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

Syahreni Harahap selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Aset menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya masih dijumpai tantangan koordinasi antar pihak. Menurutnya, perbedaan pemahaman dan keterbatasan komunikasi lintas bidang menyebabkan proses penyelarasan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari yang direncanakan. Kondisi ini menuntut adanya komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi agar RKBMD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal.

Melalui tahapan ini, diharapkan RKBMD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung efektivitas penggunaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah yang lebih akuntabel serta berkelanjutan.