Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang menerima kunjungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang dalam rangka koordinasi pelaksanaan ROMANTIK sebagai bagian dari penguatan sinergi data dan tata kelola informasi statistik sektoral daerah. Kunjungan ini menjadi ruang diskusi awal untuk menyamakan persepsi serta menilai kesiapan perangkat daerah dalam mendukung implementasi ROMANTIK secara optimal.

Kunjungan tersebut diterima oleh Syahreni Harahap, SH selaku Analis Keuangan Pusat Daerah Bidang Aset bersama Hariyanto, S.Sos selaku Admin Aplikasi Digitalisasi Pengamanan Aset Kepahiang (DIPAYANG). Dalam koordinasi tersebut, dibahas keterkaitan antara pengelolaan data barang milik daerah dengan kebutuhan data statistik yang akurat, konsisten, dan berkelanjutan sebagaimana menjadi fokus utama ROMANTIK.

Syahreni Harahap, SH menyampaikan bahwa Bidang Aset pada prinsipnya siap untuk mendukung pelaksanaan ROMANTIK, termasuk kesiapan apabila ditetapkan sebagai sampel atau unit percontohan. Menurutnya, proses penatausahaan aset yang telah berjalan secara sistematis serta didukung dengan digitalisasi melalui aplikasi internal menjadi modal penting dalam mendukung kualitas data yang dibutuhkan. Dalam forum tersebut juga disepakati bahwa Hariyanto, S.Sos ditunjuk sebagai narahubung untuk koordinasi teknis lanjutan antara BPS Kabupaten Kepahiang dan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah.

Atas terselenggaranya kegiatan ini, Herwin Noviansyah, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif BPS Kabupaten Kepahiang dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai bahwa kegiatan ini sejalan dengan upaya Bidang Aset dalam memperkuat tata kelola data barang milik daerah yang akuntabel, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang berkelanjutan antara BPS dan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, sehingga ROMANTIK dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan data aset daerah yang tertib, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.