Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, telah mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan penjualan kendaraan dinas perorangan tanpa melalui lelang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI dan Polri, serta pimpinan dan mantan pimpinan DPRD untuk membeli kendaraan dinas yang telah memenuhi syarat tertentu tanpa perlu melewati proses lelang. Menurut Ir. Amanah, MT, Kasubdit BMD I, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD). “Penjualan kendaraan dinas tanpa lelang ini hanya berlaku bagi kendaraan yang sudah tidak diperlukan lagi dalam tugas pemerintahan daerah dan telah berusia minimal empat tahun,” jelasnya.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pimpinan dan mantan pimpinan DPRD mencakup masa kerja atau pengabdian minimal empat tahun, tidak sedang atau pernah dituntut pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, serta penggunaan kendaraan secara terus-menerus selama masa jabatan. Bagi mantan pimpinan DPRD, ada tambahan syarat bahwa mereka belum pernah membeli kendaraan dinas tanpa lelang sebelumnya.

Harga jual kendaraan dinas yang dijual kepada pimpinan atau mantan pimpinan DPRD ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kendaraan dengan usia empat hingga tujuh tahun memiliki nilai jual 40% dari hasil penilaian, sementara kendaraan yang lebih dari tujuh tahun bernilai 20% dari hasil penilaian. Biaya perbaikan dalam jangka waktu satu tahun sebelum penjualan menjadi tanggungan pembeli dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.

Pengajuan permohonan penjualan kendaraan dinas harus diajukan pada tahun terakhir periode jabatan bagi pimpinan DPRD, dan paling lambat satu tahun sejak berakhirnya masa jabatan bagi mantan pimpinan DPRD. Proses ini membutuhkan dokumen pendukung seperti fotokopi surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian, serta surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah membeli kendaraan dinas tanpa lelang sebelumnya.

Kendaraan yang dijual tetap digunakan untuk keperluan dinas hingga pembayaran lunas, dan tidak boleh dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain. Jika persyaratan tidak dipenuhi, hak untuk membeli kendaraan tersebut akan dicabut.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pejabat dalam memiliki kendaraan dinas, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset negara. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjalankan aturan ini dengan transparan dan akuntabel.

Puspita Sri Utami, SKM, Kepala Sub Bidang Mutasi Aset di Kabupaten Kepahiang, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempelajari kebijakan baru ini secara seksama untuk memahami implikasi dan prosedurnya. “Kami perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Kepahiang, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Herwin Noviansyah, S.Sos., MM, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, menyambut positif kebijakan ini dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. “Kebijakan ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah pusat. Namun, penerapan di lapangan harus diawasi dengan ketat agar tujuan efisiensi dan pengoptimalan aset negara dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru,” ungkap Herwin. 

Herwin juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak dalam menerapkan kebijakan ini dengan baik. “Kami akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas dalam pengelolaan aset daerah,” tutupnya. (Hariyanto, S.Sos)